Wakil Bupati Hadiri Rapat Paripurna Penetapan PERDA pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020Rapat Paripuran Dewan merupakan siklus penyelenggaraan pemerintahan daerah
Wakil Bupati Hadiri Rapat Paripurna Penetapan PERDA pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020

Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penetapan PERDA TENTANG pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 

BOLTIM - Bupati Bolaang Mongondow Timur Sam Sachrul Mamonto,S.Sos yang di wakili oleh Wakil Buapti Bolaang Mongondow Timur Oskar Manoppo,SE.MM. Mengawali sambutan ini,wakil bupati (Wabup) menyampaikan pelaksanaan rapat paripurna dewan kali ini merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dengan menyampaikan informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan selama periode tahun anggaran tahun 2020 yang nantinya akan kita tetapkan bersama. Tutuyan, 2/6

Lanjutnya wakil bupati (wabup) atas nama pribadi dan pimpinan daerah tak lupa pula saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada pimpinan dewan dan seluruh anggota atas terselenggaranya rapat paripurna pada hari ini, kiranya kinerja kita kedepan tetap terjaga dan berkesinambungan sebagai pengabdian kepada daerah yang kita cintai ini. Ucapnya

Dalam penetapan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2020 didasarkan pada ketentuan pasal 320 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dimana ditetapkan  bahwa kepala daerah berkewajiban mengajukan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Kembali ingin saya sampaikan berkaitan dengan maksud diatas setelah melalui proses tahapan audit yang dilaksanakan oleh BPK RI perwakilan Sulawesi Utara terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020,dengan pemeriksaan awal dilaksanakan selama kurung waktu 30 hari. Dimana selama pemeriksaan rinci ini waktunya besamaan dengan pandemi covid 19 yang dilaksanakan selama kurun waktu 30 hari pemeriksaan oleh BPK RI 

Maka pada tanggal 3 Mei 2021 pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI dengan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang ke delapan kalinya secara berturut-turut. 

Wakil bupati (wabup) juga menyampaikan dalam laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020,ini merupakan implementasi terhadap penerapan kebijakan APBD sebagai mana yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan peraturan menteri dalam negri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalma Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Tandasnya. 

Lewat kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang setinggi tingginya sekaligus apresiasi kepada keluruh anggota DPRD yang sudah menerima, membahas dan menetapkan perda pertanggung jawaban APBD Tahun 2020.

Berdasarkan pertimbangan serta untuk peningkatan PAD pemerintah dalam memenuhi permintaan dimana telah dilantiknya UPTD PBB hal ini tujuannya agar proses bisnis PBB (mulai dari perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan, dan pelaporan) agar lebih terarah dan memaksimalkan potensi-potensi penerimaan daerah terutama penerimaan pajak PBB dan BPHTB. Katanya

Dalam sambutan penutup Wakil Bupati (wabup) Oskar Manoppo yang biasa di sapa papa zaki menyampaikan pesan.. Apa yang telah kita peroleh jangan dijadikan beban akan tetapi jadikanlah sebagai motivasi untuk selalu berinovasi guna menghasilkan kerja dan karya yang lebih baik lagi kedepannya. Tutupnya. 


Diskominfo (Noval 25)



Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)